Camat Tegaldlimo, Tri Setia Supriyanto, S.STP, M,Si saat memberikan sambutan terkait Monitoring dan Evaluasi (Monev) Grievance di Pondopo Kantor Desa Kendalrejo, Kecamatan Tegaldlimo. Foto : Pojoketane.web.id (Ikhsan Suryadi).
BANYUWANGI,Pojoketane.web.id – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memfasilitasi kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Grievance yang melibatkan Komite Percepatan Transformasi Digitalisasi Pemerintah (KPTDP) sejumlah organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kegiatan ini digelar di wilayah Kecamatan Tegaldlimo dan dihadiri Kepala Desa Kendalrejo, agen Perlindungan Sosial (Perlinsos), perwakilan masyarakat, serta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) se-Kecamatan Tegaldlimo.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem pengaduan masyarakat (grievance mechanism) sekaligus memastikan berbagai program perlindungan sosial dan layanan pemerintah dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, serta tepat sasaran.
Camat Tegaldlimo, Tri Setia Supriyanto, menyampaikan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi ini menjadi momentum penting dalam meningkatkan koordinasi antara pemerintah Daerah, pemerintah Desa serta masyarakat dalam menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan program sosial.
“Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, kami berharap seluruh pihak dapat memahami mekanisme pengaduan masyarakat dengan baik. Dengan begitu, setiap keluhan maupun masukan dari warga dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat,”katanya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi, Setyo Puguh Widodo, menegaskan bahwa sistem grievance menjadi bagian penting dalam penguatan tata kelola program perlindungan sosial di daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan sosial melalui sistem pengaduan yang terintegrasi dengan dukungan digitalisasi layanan.
“Dengan adanya keterlibatan KPTDP dan OPD, diharapkan proses digitalisasi pelayanan semakin optimal sehingga masyarakat lebih mudah menyampaikan aspirasi maupun keluhan,”Ungkapnya.
Kegiatan ini, Rahmat Danu Andika dari Dewan Ekonomi Nasional hadir sebagai pemateri utama, ia menjelaskan pentingnya sistem pengaduan yang transparan dan berbasis data dalam mendukung transformasi digital pemerintahan.
Disamping itu, digitalisasi dalam pengelolaan pengaduan masyarakat akan membantu pemerintah memetakan berbagai persoalan sosial secara lebih cepat dan akurat.
“Dengan sistem yang terintegrasi secara digital, setiap laporan masyarakat dapat langsung tercatat, dipantau dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait.
Hal tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transformasi digital pemerintahan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah,”terangnya.
Diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa, pendamping sosial, serta masyarakat dapat terus terjalin dengan baik dalam mendukung keberhasilan berbagai program perlindungan sosial serta percepatan transformasi digital pemerintahan di Kabupaten Banyuwangi,”Pungkasnya.
